Menghafal Al-Qur’an adalah amal yang mulia, tetapi menjaganya agar tetap kuat sepanjang hidup adalah pekerjaan yang tidak kalah berat. Di kalangan penghafal dikenal istilah mutqin, yakni kualitas hafalan yang kokoh, benar bacaannya, lancar, dan dapat dihadirkan tanpa melihat mushaf. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah orientasi mencapai mutqin dapat menjadi alasan syar’i untuk menunda pernikahan. Pertanyaan ini perlu dijawab dengan cermat, karena menyangkut dua tujuan syariat yang sama-sama penting.
Mutqin bukanlah satu teknik tertentu, melainkan hasil dari berbagai sarana. Di antaranya adalah talaqqi, mu’aradhah, kitabah, tasmi’, dan terutama muraja’ah, yaitu mengulang hafalan secara teratur agar tidak lupa. Nabi Muhammad SAW bersabda:
تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا
Artinya: Jagalah Al-Qur’an ini dengan baik. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh Al-Qur’an itu lebih cepat lepas daripada unta yang terikat talinya. (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa pemeliharaan hafalan adalah tanggung jawab yang melekat pada penghafal. Namun, tanggung jawab untuk menjaga hafalan tidak sama dengan kewajiban mencapai tingkat mutqin tertentu sebelum menikah. Kedua hal ini perlu dibedakan dengan tegas.
Pengalaman sebagian penghafal menunjukkan bahwa menjaga hafalan setelah berkeluarga memang lebih menantang, karena waktu harus dibagi dengan pekerjaan, pengasuhan, dan urusan rumah tangga. Akan tetapi, tantangan itu tidak otomatis berarti hafalan pasti hilang. Sejumlah penghafal yang telah menikah tetap dapat mempertahankan hafalannya melalui disiplin, target murajaah yang jelas, mengajar, menyimak bacaan orang lain, serta dukungan pasangan dan keluarga. Dengan demikian, pernikahan tidak bisa langsung dianggap sebagai penghalang bagi mutu hafalan.
Dalam fikih, hukum menikah juga tidak seragam bagi setiap orang. Mayoritas ulama memandang nikah sebagai perbuatan yang dianjurkan, sedangkan sebagian ulama lain mewajibkannya. Ulama Malikiyah belakangan membedakan hukum nikah berdasarkan kondisi seseorang, terutama kekhawatirannya terjerumus pada perbuatan yang dilarang. Dalam hadis Ibnu Mas’ud, Nabi SAW bersabda:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
Artinya: Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menanggung nafkah hendaklah menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim)
Kemampuan menjadi dasar anjuran ini, sementara bagi yang belum mampu syariat memberi jalan pengendalian diri. Artinya, alasan apa pun, termasuk alasan menghafal, harus ditimbang dengan keadaan pribadi orang yang bersangkutan.
Al-Qur’an sendiri menggabungkan anjuran menikah dengan perintah menjaga diri. Allah SWT berfirman:
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahaya kamu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. (QS. An-Nur: 32)
Ayat berikutnya memerintahkan orang yang belum mampu untuk menjaga kesucian dirinya:
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ
Artinya: Dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (QS. An-Nur: 33)
Pernikahan pun dipandang sebagai tanda kasih sayang Allah. Dalam QS. Ar-Rum ayat 21, Allah menjadikan pasangan agar manusia merasa tenteram, dan menjadikan di antara mereka rasa kasih dan sayang. Kedua pesan ini dibaca bersama: pernikahan adalah jalan yang baik, dan kesiapan menjadi pertimbangan yang sah.
Dalam kerangka maqashid syariah, pemeliharaan hafalan berkaitan dengan hifz al-din, sedangkan pernikahan berkaitan dengan hifz al-nasl, hifz al-nafs, dan penjagaan kehormatan. Kedua kepentingan ini tidak selalu bertentangan. Al-Ghazali, ketika membahas keutamaan menikah bagi orang yang ingin beribadah, menjelaskan bahwa akad nikah tidak menghalangi ibadah. Yang bisa menjadi kendala adalah beban nafkah dan tanggung jawab keluarga yang mengambil waktu dan perhatian. Pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya adalah pengaturan, bukan pilihan mutlak antara Al-Qur’an dan pernikahan.
Karena itu, penundaan nikah demi mutqin dapat dibenarkan hanya dalam batas tertentu. Ia lebih mungkin diterima apabila tujuannya jelas dan terukur, berlangsung sementara dengan batas evaluasi, tidak mengabaikan kewajiban yang lebih mendesak, dan tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Kaidah berikut membatasi penundaan yang merugikan pihak lain:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah dan Malik)
Sebaliknya, penundaan yang tidak memiliki titik akhir, atau yang menempatkan seseorang pada risiko kuat melakukan pelanggaran, tidak dapat dibenarkan atas nama mutqin. Pernyataan “Saya belum mutqin” perlu dijelaskan dengan capaian apa yang belum terpenuhi, bagaimana mengukurnya, dan berapa lama dibutuhkan.
Pada akhirnya, mutqin tahfizh dapat menjadi salah satu pertimbangan maslahat, tetapi bukan alasan absolut untuk menunda pernikahan. Lembaga tahfizh sebaiknya tidak menjadikan kesempurnaan hafalan sebagai syarat sosial untuk menikah, melainkan membantu peserta merancang muraja’ah yang tetap berjalan setelah berkeluarga. Bagi penghafal sendiri, sikap yang paling tepat adalah menjaga Al-Qur’an dengan sungguh-sungguh sekaligus menyiapkan diri untuk membangun keluarga, karena keduanya sama-sama dapat menjadi ibadah.